Pj Bupati Lotim HM Juaini Taufik. (Foto : Li)

KATULISTIWA.CO,LOTIM - Pj Bupati Lombok Timur, HM Juaini Taofik, mengatakan kondisi perempuan dan anak tidak sedang baik-baik saja.

Memberikan sambutan pada Gawe Gubuk Layanan Terintegrasi Perlindungan Anak dan Pencegahan Perkawinan Anak di Desa Jurit, Kecamatan Pringgasela, Rabu (10/9), Juaini memaparkan jumlah anak di. Lotim usia 0-7 tahun mencapai 210 ribu jiwa. Angka ini lebih tinggi dibanding beberapa kabupaten.

Sedangkan jumlah penduduk mencapai 1.404.424 jiwa yang jika dibandingkan daerah se bali Nusra, Lotim terbanyak. DPS (daftar pemilih sementara) Lotim saja 1.002.000 atau setara dengan beberapa provinsi di Indonesia.

Menurutnya, Gawe Gubuk berperan agar mengetahui sesuatu sebagai masalah.“Kalau kondisi dianggap sedang baik baik saja, kita sedang ada masalah khususnya terkait perempuan dan anak, ” katanya.

Ia mengatakan harus senantiasa bergotong royong terhadap masalah perempuan dan anak. Jika ada yang merariq di bawah usia, kata dia, minimal ada pihak menegurnya.

Kata Juaini, era digital dengan berbagai kemudahan akses informasi memengaruhi anak. Karena itu ia meminta agar komunikasi keluarga ditingkatkan.

“Usia emas anak harus dijaga. Perdes pencegahan perkawinan anak juga bisa menjaga desa. Gawe Gubuk untuk mengantisipasi,” cetusnya

Pj Bupati menyebut upaya-upaya pencegahan perkawinan anak itu dimotivasi untuk melaksanaan surah Annisa ayat 9 yang isinya agar tidak meninggalkan generasi yang lemah.

Namun, dalam berbagai tindakan, semua persoalan baru bisa diatasi jika berkolaborasi alias bersama-sama.

“Hampir tidak ada persoalan yang bisa diatasi sendiri. Semua persoalan kait mengait” cetusnya optimis mampu menekan angka perkawinan anak

Sementara itu, salah seorang anggota DPRD Lotim, H. Husni Mubarok, mengatakan bahwa anak yang seharusnya konsentrasi terhadap masa depan bisa hancur karena perkawinan anak.

Pasalnya, acap kali muncul perceraian dari kasus pernikahan dini itu. Karena itu, Husni mengakui kegiatan Gawe Gubuk perlu diapresiasi tinggi dalam mengurangi dan menekan angka kasus hingga target nol persen tercapai.

Dalam kegiatan itu hadir sejumlah OPD seperti Dinas Dukcapil, Dinas Kesehatan, DP3AP2KB, Dinsos, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Ketahanan Pangan, Baznas termasuk LPA NTB dan NGO. (*)