Bupati Lotim H. Haerul Warisin saat bertemu dengan para pelaku wisata. (Foto : lu)

Dalam kesempatan itu, Bupati menegaskan bahwa penyusunan aturan ini dilakukan secara terbuka dan melibatkan semua unsur terkait. “Kita hadirkan ahli hukum, Kejari, Kapolres, Dandim, masyarakat Ekas, kepala desa pesisir, serta para pelaku wisata, agar tidak muncul anggapan bahwa aturan ini semata kehendak pribadi saya,” jelasnya.

Karena belum ada Peraturan Daerah (Perda) khusus tentang pengelolaan kawasan wisata Ekas, penyusunan awik-awik ini menjadi langkah awal menuju regulasi yang lebih formal. Nantinya, Perda tersebut akan diselaraskan dengan Perda Provinsi NTB terkait kawasan pesisir.

Selama belum ada aturan resmi dan fasilitas pendukung, Pemkab Lotim belum akan melakukan pungutan terhadap aktivitas wisata. Namun, ke depan, Bupati menyebut akan membangun pos pelayanan dan fasilitas wisata untuk memberikan kenyamanan bagi pengunjung. Jika pungutan dilakukan, nominalnya akan kecil dan dikelola langsung oleh kelompok sadar wisata (Pokdarwis).

“Tentu tidak besar, mungkin Rp5.000 sampai Rp10.000. Itu pun untuk Pokdarwis, bukan untuk pemda,” ungkapnya.

Sementara itu, menanggapi kesalahpahaman yang sempat viral, Bupati Warisin menepis tudingan bahwa dirinya melarang wisatawan datang ke Ekas. “Tidak benar kalau dikatakan saya mengusir wisatawan. Justru kita ingin mereka datang dan merasa aman. Tapi tetap harus mengikuti aturan yang ada, termasuk soal perahu dan jalur masuk,” tegasnya.

Ia menjelaskan, wisatawan yang datang menggunakan perahu harus berlabuh di Teluk Ekas. Selanjutnya, masyarakat lokal, terutama nelayan, diberdayakan untuk mengantar tamu ke spot surfing. 

“Ini soal pemberdayaan warga. Walau tarifnya kecil, tapi efek ekonominya bisa besar karena tamu bisa belanja, makan, dan tinggal di sekitar lokasi,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Ekas Surf Club, Irawan alias Kowor, mengungkapkan bahwa ketegasan Bupati dalam menyikapi konflik wisata di Ekas membawa dampak positif yang signifikan.

 “Konflik dengan pelaku wisata dari Lombok Tengah sudah tidak ada lagi. Sekarang jauh lebih tertib, dan wisatawan pun meningkat,”ujarnya.

Menurutnya, pertemuan antara Bupati Lombok Timur dan Bupati Lombok Tengah beberapa waktu lalu turut meredam ketegangan yang sempat terjadi selama bertahun-tahun. Kini, wisatawan mancanegara lebih nyaman datang ke Ekas lewat jalur darat dan tidak lagi menggunakan perahu yang parkir di laut.

 “Selama ini hanya diskusi-diskusi, tidak ada tindakan. Tapi sekarang, baru kali ini ada langkah tegas dari bupati, dan hasilnya terasa langsung,”imbuh Wowor. (*)