Bupati Lotim saat sidak di RSUD Selong (foto : PKP)

Kedatangan Bupati yang karib disapa H. Iron itu menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait pelayanan khususnya peserta BPJS Kesehatan Kesehatan. 

“Selama ini kami dengar adanya keluhan dari masyarakat adanya pelayanan yang kurang bagus, pasien BPJS ditarik uang, keluhan terkait pasien BPJS tidak obat dan lain-lain,”ujarnya.

Warisin menjelaskan tidak menemukan kendala layanan yang berarti khususnya bagi pasien yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan. 

“Tadi saya lihat sampai orang yang cuci darah aman semua, pasien-pasien yang di layanan Poli juga aman semua, tidak ada kendala terkait BPJS dan lain-lain clear semuanya, tapi ini masih disini nanti saya lihat juga di tempat lain” jelasnya. 

Terkait adanya keluhan masyarakat yang lama mengantri di ruang Poli dan rawat jalan, Bupati Iron berjanji akan menambah petugas yang berjaga untuk mempercepat pelayanan kepada pasien. 

“Mungkin saking banyaknya ya, nanti akan kami tambah yang melayani supaya ritme pelayanan kepada masyarakat semakin cepat,”tegasnya.

Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Selong, Elly Widiani mengatakan beberapa hal yang harus diperbaiki dan menjadi evaluasi terutama terkait janji layanan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

“Rutin kami lakukan keliling ke lapangan dan kami melihat masih ada yang perlu diperbaiki terutama terkait janji layanan kepada peserta JKN, seperti pelayanan yang ramah, tidak ada diskriminasi itu selalu kami cek cek di lapangan,”paparnya. 

Elly menjelaskan, terkait banyaknya BPJS masyarakat yang tidak aktif penyebabnya banyak faktor mulai dari tunggakan pembayaran, meninggal dunia dan verifikasi dari Kementerian Sosial (Kemensos) bagi JKN PBI. 

“Kalau yang JKN PBI tanggungan pemerintah itu memang sedang ada verval data dari Kemensos, namun bagi masyarakat yang non aktif dan benar-benar kategori tidak mampu bisa ke Dinas Sosial karena wewenangnya disana,” terangnya. 

Direktur RSUD dr. Soedjono Selong, Hasbi Santoso berjanji akan menerima dan tetap akan melayani pasien meskipun BPJS-nya dinonaktifkan melalui peroses dan kebijakan Pemkab Lombok Timur. 

“Karena masyarakat terkadang tidak mengetahui BPJS nya non aktif, itu tetap kami layani tetapi melalui perosedur. Biasanya kami arahkan ke Mal Pelayanan Publik (MPP),”imbuh Hasbi.