Anggota DPR RI H. Fauzan Khalid. (Foto : Istimewa)

“Oleh karena itu, para ahli, akademisi dan masyarakat untuk dapat memberi masukan kepada DPR RI untuk menentukan model dan sistem pemilu kedepannya,” kata Fauzan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan sejumlah ahli dengan agenda masukan terhadap model dan sistem pemilu kedepan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (03/02/2026).

Fauzan yang pernah menjabat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB periode 2008-2013 ini menyatakan, pada pelaksanaan pemilu-pemilu sebelumnya, dari sistemnya relatif tidak mengalami perubahan. Namun kualitas demokrasi cenderung turun. 

Fauzan menilai, pelaksanaan pemilu 2024 lalu yang paling turun kualitasnya dibanding pelaksanaan pemilu sebelumnya. 

“Mungkin bukan sistemnya yang bermasalah, atau bisa jadi penyelenggaranya, bahkan mungkin juga stakeholder yang terlibat. Karena itu mari kita cari sama-sama, agar ada solusinya dan kualitas demokrasi kita semakin baik,” tandasnya.

Ia menambahkan, Anggota DPR RI maupun para Anggota DPRD, termasuk masyarakat sudah tentu tidak menginginkan terjadinya politik uang dalam pelaksanaan pemilu. Karena itu kita semua harus mencari penyebabnya secara detil melalui berbagai penelitian untuk mencari model dan sistem pemilu yang tepat untuk diterapkan di Indonesia pada pelaksanaan pemilu mendatang.

“Lakukan penelitian, apakah model dan sistem pemilu harus diubah untuk meminimalisir money politics. Jangan-jangan, model dan sistem pemilu diubah justru malah meningkatkan politik uang. Lakukan penelitian dulu secara detil, jangan terburu-buru untuk memberikan rekomendasi,” jelas Mantan Bupati Lombok Barat itu

Lebih jauh, ia menjelaskan, jika sistem pemilu diubah ada kekhawatiran justru akan semakin memperbesar konflik. Karena itu, perubahan model dan sistem pemilu yang akan datang harus betul-betul dipikirkan dan dipertimbangkan secara matang sebelum diterapkan.

“Masukan dari para ahli, para akademisi dan masyarakat dalam forum RDPU seperti ini saya kira penting sekali dan perlu diperbanyak. Semakin banyak masukan dan pendapat, akan semakin bagus agar model dan sistem pemilu yang akan diterapkan membuat kualitas demokrasi kita meningkat,” ujarnya

Menurut Fauzan, kehadiran para ahli dan akademisi untuk menyerap ide bertujuan agar kualitas pelaksanaan pemilu terus meningkat. Kualitas demokrasi dalam pemilu diukur melalui kepatuhan terhadap asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Selain itu, kulaitas demokrasi pemilu juga diukur dari integritas penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, partisipasi aktif warga, serta minimnya manipulasi dan politik uang.