Sosialiasi evaluasi kinerja 2026. (Foto : PKP)

Pada kesempatan itu, Bupati Warisin menyampaikan meraih juara lebih gampang daripada mempertahankan. Karena itu prestasi yang telah diraih tahun 2025 lalu harus dapat dipertahankan. Berbagai upaya yang telah dilakukan tahun sebelumnya harus lebih ditingkatkan lagi. 

Ia mengingatkan agar tidak terjadi seperti pada kasus indeks perkembangan harga (IPH) di mana Lombok Timur mengalami lonjakan IPH yang cukup tinggi terkait harga cabai. Untuk itu, setelah tahun 2025 menjadi tahun konsolidasi dan penguatan sistem digitalisasi keuangan daerah, maka tahun 2026 ini dibutuhkan peningkatan transaksi non tunai pada sektor pajak dan retribusi daerah.

“Dibutuhkan peningkatan transaksi non tunai pada sektor pajak dan retribusi daerah ini tetap harus ada, dan diperkuat,” tegasnya. 

Selain itu, optimalisasi kanal pembayaran digital masyarakat dan integrasi sistem keuangan daerah berbasis elektronik, serta peningkatan literasi digital masyarakat dan UMKM.

Dia mengakui masih ada sejumlah tantangan seperti perluasan kanal digital hingga ke desa, mengingat jumlah masyarakat yang lebih banyak di desa. Kaitan dengan itu, Bupati meminta agar melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Kepala Desa. 

Konsistensi penggunaan Qris dan kanal non tunai juga perlu menjadi perhatian. Demikian pula monitoring dan evaluasi yang harus dijaga.

Tahun 2026 ini Bupati mengingatkan perlunya penguatan regulasi dan komitmen seluruh pimpinan OPD. 

“Hal-hal yang masih bisa diatur, buat aturannya, regulasinya,” ungkapnya. 

Selain itu perluasan digital hingga 100% layanan pembayaran daerah. Pembayaran tunai disebut Bupati berpotensi mengakibatkan kebocoran. 

Bupati berharap prestasi yang diraih tidak sekadar administrasi melainkan menjadi contoh tranformasi digital yang berdampak pada tranparansi keuangan, peningkatan PAD, efisiensi birokrasi, dan kemudahan pelayanan publik.

Mewujudkan harapan Bupati, Sekda berharap agar Bank NTB Syariah dapat segera merealiasikan kartu kredit pemerintah pada triwulan ke-2 tahun ini, setidaknya untuk tiga OPD sebagai percontohan. Di samping itu Sekda juga meminta untuk memperkuat sekretariat TP2DD, serta perluasan melalui sosialisasi yang akan dilakukan di tiga titik termasuk di lokasi CFD Taman Rinjani. 

Pertemuan yang berlangsung Senin (2/3) di Rupatama 1 kantor Bupati tersebut diikuti pimpinan OPD, Asisten Bidang Ekonomi Setda Lotim, Direktur RSUD, Kepala Cabang Bank NTB Syariah Selong. Selain sebagai ajang sosialiasai mekanisme dan kriteria penilaian tahun 2026, kegiatan ini diharapkan pula dapat menyamakan persepsi seluruh OPD, dan menghimpun data pendukung untuk pengisian sistem SIPD P2DD. (*)