Wabup Lotim H. Edwin Hadiwijaya. (Foto : PKP)

menurutnya, jumlah dapur MBG yang tumbuh pesat harus diimbangi dengan layanan berkualitas, terutama standardisasi menu dan integrasi teknologi menjadi kunci utama agar program ini tepat sasaran dan memenuhi norma kesehatan.

Saat ini, tercatat sudah ada 213 titik layanan dapur MBG di wilayah Lombok Timur . Edwin memproyeksikan angka ini akan terus melonjak hingga mencapai 1.500 titik di masa mendatang. Namun, ia memberikan catatan kritis terkait keterlibatan tenaga ahli dan kualitas konsumsi yang disajikan.

Salah satu poin utama yang disoroti adalah keterlibatan ahli gizi. Ia berharap pemerintah daerah tidak hanya menjadi penonton, tetapi dilibatkan secara aktif melalui sumber daya manusia (SDM) lokal yang kompeten.

"Jangan sampai kita hanya di awang-awang. Harapan kita, program ini bisa membantu pemerintah daerah. Terkait menu, harus ada ahli gizi. Tapi siapa? Jangan sampai dari pihak luar semua, harus ada keterlibatan orang kita (daerah),"ucapnya.

Meskipun sebagian besar dapur telah menjalankan tugasnya dengan baik, Edwin mengingatkan bahwa tantangan ke depan adalah menyajikan menu yang sesuai dengan profil usia siswa. Perbedaan kebutuhan nutrisi antara siswa kelas rendah dan kelas tinggi harus menjadi pertimbangan dalam proses memasak.

"Tidak semua dapur menyajikan menu yang tidak layak, masih banyak yang bagus. Namun, mereka harus memasak menu yang berbeda. Kebutuhan siswa kelas 1 dan kelas 3 itu berbeda, itu yang harus diatur," jelasnya.

Menanggapi tantangan pengawasan di 1.500 titik layanan di masa depan, Edwin mengusulkan sistem kontrol terpusat. Ia mengibaratkan pengawasan dapur MBG nantinya harus seketat operasional Puskesmas atau bahkan nosel di SPBU yang terpantau langsung oleh sistem pusat.

"Ke depan, sistemnya bisa seperti Rumah Sakit atau Puskesmas yang menyisir limbah dan operasionalnya terkontrol. Kita bayangkan seperti SPBU, di mana 'noselnya' dikendalikan pusat melalui CCTV dan sistem digital. Dengan begitu, meski jumlah penerima naik, kualitas layanan tetap terjaga dan terpantau," pungkas Edwin.

Dengan adanya sistem pengawasan digital dan standarisasi ahli gizi, diharapkan program Makan Bergizi Gratis di Lombok Timur tidak hanya sekadar mengejar kuantitas, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesehatan generasi mendatang. (*)