DPRD Setujui LKPJ Bupati Lotim Tahun Anggaran 2025
![]() |
| Bupati Lotim H. Haerul Warisin. (Foto :PKP) |
Bupati Warisin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD serta Ketua dan anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ. Ia mengatakan masukan, saran, dan rekomendasi dari DPRD akan menjadi bahan berharga untuk memperbaiki kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.
“Dengan adanya rekomendasi ini, kami semakin yakin dapat menghadirkan pelayanan dan pembangunan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Lombok Timur,”ucapnya.
DPRD melalui laporan gabungan komisi yang dibacakan Saiful Bahri menyampaikan 14 poin rekomendasi penting terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025. Rekomendasi mencakup upaya mempertahankan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD), ekstensifikasi sumber-sumber PAD baru, reformasi administrasi perpajakan daerah, serta perbaikan basis data perpajakan. DPRD juga mendorong peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait dana transfer.
Selain itu, DPRD menekankan agar pelaksanaan pembangunan fisik dan non-fisik tahun 2026 segera direalisasikan sehingga hasil pembangunan dapat segera dinikmati masyarakat. Di sektor pertanian, DPRD merekomendasikan fokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, menjaga stabilitas ketahanan pangan, stabilitas harga komoditas, serta peningkatan nilai tambah bagi petani. Persoalan pupuk bersubsidi juga mendapat perhatian khusus agar petani tetap terjamin aksesnya melalui langkah adaptif dan antisipatif dari pemerintah daerah.
Bupati yang karib disapa H. Iron itu menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi dan saran dari DPRD. Pelaksanaan rekomendasi tersebut akan terus dipantau dan diawasi oleh DPRD serta masyarakat agar memberikan hasil optimal bagi kemajuan Lombok Timur.
Persetujuan LKPJ Tahun Anggaran 2025 ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk mewujudkan pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat Lombok Timur. (*/DL)
