Di sela sela Lokakarya Sensitisasi Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial untuk Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Provinsi NTB. (Foto : Faturahman)

“Sampai pengungsian tidak ada kursi roda. Nanti ketika mau ke kamar mandi atau ke tempat lain, perlu dibopong lagi korban,’’ kata Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) NTB Sri Sukarni dalam kegiatan Lokakarya Sensitisasi Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial untuk Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Provinsi NTB yang diselenggarakan 29-30 Juni di Mataram.

Begitu juga dengan korban pengguna tongkat (kruk), ketika proses evakuasi seringkali alat untuk membantu mobilitas itu rusak. Saat proses evakuasi kadang ditumpuk dengan barang lain, terjepit, atau ditaruh di tempat yang tidak aman. Pengalaman gempa Lombok 2018, alat-alat tersebut rusak. Akhirnya ketika sampai di pengungsian, para penyandang disabilitas kesulitan untuk memenuhi kebutuhan mereka. 

Selain pertolongan yang harus memastikan alat pendukung mobilitas, tim penolong juga penting memperhatikan kenyamanan korban. Dalam kondisi bencana memang butuh kecepakatan dalam proses evakuasi, tapi jangan sampai proses itu justru membuat korban tidak nyaman, risih, bahkan kadang bisa membahayakan jiwa mereka.

“Minimal tanya bagaimana cara mengangkat biar aman,’’ kata Sri yang juga pengurus Unit Layanan Disabilitas (ULD) BPB Provinsi NTB itu.

Para peserta kegiatan ini terdiri dari Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD NTB dan staf pegawai BPBD NTB. Kegiatan ini dihajatkan agar dalam proses pertolongan korban bencana yang disabilitas bisa lebih dipahami tim yang bertugas di lapangan. Hal-hal kecil kadang bisa membuat tidak nyaman. 

Seperti dalam salah satu simulasi, korban perempuan pengguna kursi roda langsung diangkat oleh tim penolong. Dia langsung menepis tangan tim penolong karena merasa risih dan khawatir jatuh. Begitu juga ketika tim akan mengangakat berserta kursi roda, tim mengalami kendala.

Sri memberikan beberapa tips ketika mengevakuasi pengguna kursi roda. Sebenarnya pengguna kursi roda bisa mandiri membawa kursi roda mereka. Tim yang menolong bisa membantu mendorong atau menarik kursi roda. Ketika melewati jalan turun, tim yang menolong membawa kursi roda dengan teknik membelakangi, jalan mundur. Ketika naik, posisi pengguna kursi roda menghadap depan.

Bagi korban disabilitas netra lain lagi perlakuan. Mereka tidak terkendala untuk berpindah ke tempat evakuasi, asalkan dituntun dengan cara yang tepat dan diberikan informasi yang tepat. Menarik langsung tangan mereka tanpa memberikan keterangan justru bisa membahayakan korban disabilitas netra.

“Kami bisa bingung kalau tiba-tiba berpindah atau tiba-tiba disuruh duduk. Saya ada pengalaman ketika di rumah sakit tiba-tiba dibaringkan, tentu saja saya kaget,’’ tutur Fitri Nugrahaningrum.

Fitri adalah penyandang disabiltias netra yang memiliki pengalaman menjadi korban maupun relawan ketika gempa Lombok 2018. Dalam konteks di luar kebencanaan, penyandang disabilitas netra membutuhkan informasi yang jelas sehingga mereka bisa mengetahui apa yang harus dilakukan, memiliki gambaran lokasi tempat kejadian, dan bisa mengambil tindakan. 

Putra, penyandang disabilitas tuli memberikan masukan ketika berinteraksi dengan penyandang disabilitas tuli. Penyandang disabilitas tuli memiliki hambatan dengar dan bicara. Sehingga ketika ingin meminta perhatian mereka tidak perlu dengan suara keras, berikan mereka instruksi dengan gambar,berikan kode yang bisa mereka lihat. Selain itu, jika ingin berbicara bisa dengan pelan dan jarak yang dekat sehingga mereka bisa melihat gerakan mulut lawan bicara.

“Kalau dekat ingin meminta perhatian kami cukup tepuk pelan punggung atau tangan,’’ katanya memberikan tips.

Kepala BPBD Provinsi NTB Sadimin mengatakan kegiatan ini diorganisir langsunug oleh ULD BPBD Provinsi NTB didukung oleh Program Siap Siaga – kemitraan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia untuk manajemen risiko bencana. Sadimin menegaskan penanggulangan bencana harus memberikan perlindungan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan, anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Oleh karena itu, pengarusutamaan perspektif inklusi menjadi bagian penting dalam setiap tahapan penanggulangan bencana, mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Melalui kegiatan lokakarya ini menjadi pengetahuan dan pengalaman berharga bagi TRC dan BPBD untuk penanggulangan bencana yang inklusif,’’ katanya.

Sadimin mengatakan, lokakarya ini bertujuan meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya penerapan prinsip-prinsip inklusi gender, disabilitas, dan sosial dalam kebijakan maupun praktik penanggulangan bencana. Selain itu, kegiatan ini menjadi wadah diskusi dan berbagi pengalaman untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan layanan kebencanaan yang lebih ramah, aman, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat.