Sekda Lotim M. Juaini Taofik saat membuka pelatihan Imigrasi dan perlindungan PMI. (Foto : PKP)

Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan efektivitas implementasi kebijakan bergantung pada sumber daya, komunikasi diantara seluruh yang terlibat, dan kepatuhan para penyelenggara. Ia mengakui faktor kepatuhan penyelenggara memegang peranan besar. 

“Kalau kami dari birokrasi pertama yang kita tekankan adalah bagaimana kita meningkatkan kepatuhan kita terhadap policy atau kebijakan yang memang sudah diatur, baik dalam regulasi Undang-undangnya, Perdanya, Perbupnya,” jelasnya.

“kadang sekali kita melanggar mungkin belum berdampak, tetapi kalau sudah berkali-kali dilanggar tentu berdampak,”imbuh Taofik.

Pemda, lanjutnya, terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, termasuk di aspek keimigrasian, diantaranya dengan menghadirkan Kantor Imigrasi Kelas II Lombok Timur. Namun demikian ia mengakui masih ada tantangan dalam tata kelola PMI sejak awal. Salah satu tantangan tersebut menurut Sekda adalah membentuk kemandirian PMI.

“Tantangan kita adalah bagaimana kita membiasakan calon PMI kita untuk lebih awal mandiri mengurus urusannya. Ya, mungkin di awal kita damping, tetapi harus kita biasakan,” jelasnya. 

Ia menyadari tingkat pendidikan dan literasi masyarakat juga menjadi tantangan. Pekerja migran dinilai rentan terhadap risiko perekrutan tidak etis dan aspek-aspek merugikan lainnya, terlebih dengan masih adanya pekerja migran unprosedural. Karena itu dilakukan pengutan proses dalam formulasi kebijakan di Pemerintahan yang berorientasi perlindungan kepada pekerja migran. Selain itu ditekankan pula kepada pelaku usaha (bisnis) agar dapat melakukan perekrutan secara etis dan menghadapi persoalan yang mungkin muncul. Upaya lainnya adalah dengan mediasi bagi pekerja migran baik di aspek hukum maupun non hukum.