Wabup Lotim saat mengahdiri Gerakan Pengendalian inflasi dan Pangan Sejahtera di Loteng. (Foto : PKP)

Kegiatan yang mengangkat tema "SIGAP PANGAN : Sinergi Penguatan dan Akselerasi Produksi-Hilirisasi Pangan NTB" itu berfokus pada penguatan sinergi antar daerah, peningkatan produksi, dan percepatan hilirisasi pangan demi menjaga stabilitas harga serta kesejahteraan masyarakat.

Gubernur NTB melalui Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTB H. Lalu Moh. Faozal, menegaskan bahwa potensi sektor pertanian kini menjadi perhatian utama, mengingat posisi strategis NTB yang telah tumbuh menjadi penyangga pangan nasional.

Meski menyimpan potensi besar, Gubernur meminta seluruh pemangku kepentingan untuk mencermati dinamika inflasi NTB. 

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa inflasi September 2026 sebesar 0,36% (intm), 2.72% (xid), dan 4,18% (yoy). Angka tahunan tersebut berada of etas batas atas sasaran inflasi riasiona12,5^I % dan Iebih tinggi Oari inflasi riasional September 2026 sebesar 3.28% (yoy). Inflasi tahunan NTB meningkat dari 3,01% pada Juli menjadi 4,03% pada Agustus dan 4,18%, pada September 2026. Tekanan harga ini didominasi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Mengantisipasi gejolak harga komoditas seperti daging ayam dan telur, pemerintah telah melakukan intervensi aktif, salah satunya melalui sinergi Kerja Sama Antar-Daerah (KAD) pasokan telur bersama Pemerintah Kota Bima.

Lebih lanjut, Gubernur menginstruksikan seluruh jajaran untuk tidak menunggu gejolak harga terjadi. Anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dituntut peka dalam memetakan wilayah surplus dan defisit secara dini pada komoditas pemicu inflasi, seperti cabai rawit, daging ayam, dan bawang merah. Guna memastikan mekanisme pasar berjalan efektif, Pemprov NTB memperketat pemantauan harga berkala serta menguatkan koordinasi bersama Bulog dan para pelaku usaha.

Terkait keberhasilan Pemprov NTB yang meraih penghargaan sebagai TPID Terbaik Ketiga Wilayah Nusa Tenggara–Papua, Gubernur mengingatkan bahwa tolok ukur keberhasilan sejati bukanlah piala, melainkan dampak nyata berupa harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemprov NTB menetapkan empat agenda utama, diantaranya: memperkuat produksi dan potensi pangan lokal, mengembangkan pertanian adaptif cuaca, mempercepat KAD dan hilirisasi pangan, serta memperkuat tata kelola pengendalian inflasi yang terintegrasi di seluruh kabupaten/kota.

Sementara itu Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Hario Kartiko Pamungkas menyampaikan bahwa GPIPS merupakan langkah nyata di tingkat daerah yang dirancang untuk melengkapi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Gerakan ini berfokus pada empat pilar utama, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif (4K).

Hario mengingatkan bahwa kondisi inflasi sebesar 4,18 persen ini harus menjadi peringatan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat koherensi kebijakan, koordinasi, dan sinergi lintas sektor. Selain itu, penanganan inflasi tidak cukup hanya mengandalkan intervensi harga jangka pendek di pasar. Diperlukan penguatan produktivitas di sektor hulu serta percepatan hilirisasi pangan yang berkelanjutan di sektor hilir.

Pada kesempatan itu, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menandatangani kesepakatan Kerja Sama Antar-Daerah (KAD) bersama Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Sumbawa Barat. Langkah strategis ini untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus menekan laju inflasi regional di Provinsi NTB.